Dokumen ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017 yang diucapkan pada 26 April 2018 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap UUD 1945. Permohonan diajukan oleh 32 dokter spesialis melalui kuasa hukum, dengan objek pengujian sejumlah pasal yang mengatur sertifikat kompetensi, peran organisasi profesi, dan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Pemohon mendalilkan bahwa kewajiban memiliki sertifikat kompetensi dan keterlibatan organisasi profesi (IDI) dalam berbagai aspek pendidikan dan praktik kedokteran merugikan hak konstitusional mereka. Mahkamah menegaskan bahwa sertifikat kompetensi berbeda dengan sertifikat profesi (ijazah) dan diperlukan untuk menjamin kualitas dokter serta keselamatan pasien. MK juga menolak dalil inkonstitusionalitas frasa “organisasi profesi” karena IDI merupakan wadah profesi kedokteran yang mencakup perhimpunan dokter spesialis dan kolegium. Namun, MK mengabulkan sebagian permohonan terkait potensi konflik kepentingan: anggota KKI dari unsur organisasi profesi tidak boleh merangkap sebagai pengurus IDI. Dalam amar putusan, MK menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa “organisasi profesi kedokteran” tidak dimaknai sebagai “yang tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran”. Putusan ini bersifat final, mengikat, dan self-executing, serta direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka dan Rancangan Perubahan UU Praktik Kedokteran.