Dokumen ini memuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada 28 September 2020 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945. Permohonan diajukan oleh tiga hakim Pengadilan Pajak, dengan objek pengujian Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Pemohon mendalilkan bahwa keterlibatan Kementerian Keuangan dalam pembinaan organisasi dan pengusulan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Pajak serta tidak adanya pengaturan masa jabatan melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum. Mahkamah menegaskan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan oleh Kementerian Keuangan masih konstitusional sepanjang tidak mengurangi independensi hakim, sehingga permohonan terkait Pasal 5 ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, MK mengabulkan sebagian permohonan terkait Pasal 8 ayat (2), dengan memaknai bahwa Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak harus dipilih dari dan oleh para hakim, diusulkan melalui Menteri, dan disetujui Ketua Mahkamah Agung untuk satu kali masa jabatan selama lima tahun. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim, perlunya rotasi kepemimpinan, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Amar putusan menyatakan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak inkonstitusional bersyarat, sementara permohonan lainnya ditolak. Putusan ini bersifat final, mengikat, dan erga omnes, serta direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka dan penyusunan Rancangan Perubahan UU Pengadilan Pajak.