Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun Sidang 2009/2010 ini menguraikan pelaksanaan fungsi konstitusional Dewan dalam merespons dinamika aspirasi masyarakat di tengah agenda konsolidasi reformasi, yang salah satunya ditandai dengan momentum bersejarah pelaksanaan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2010 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Fokus utama laporan ini menyoroti pelaksanaan fungsi legislasi di mana DPR RI bersama Pemerintah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2010 sebanyak 70 Rancangan Undang-Undang (RUU), yang terdiri dari 36 RUU inisiatif DPR dan 34 RUU usulan Pemerintah. Kendati dihadapkan pada kendala prosedural dan dukungan sistem yang menyebabkan baru terselesaikannya 7 RUU hingga Agustus 2010, DPR RI berkomitmen menerapkan strategi akselerasi melalui penambahan waktu legislasi, pelibatan akademisi, serta penguatan tenaga ahli guna menyelesaikan target prioritas termasuk pembahasan RUU strategis seperti RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan RUU tentang Rumah Susun.