Dokumen ini memuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang diucapkan pada 23 Juli 2018 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Permohonan diajukan oleh Muhammad Hafidz, dengan objek pengujian Pasal 182 huruf l UU Pemilu, khususnya frasa “pekerjaan lain” yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak konstitusional. Mahkamah menilai bahwa frasa “pekerjaan lain” harus dimaknai mencakup larangan bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertimbangan ini didasarkan pada hakikat DPD sebagai representasi daerah yang berbeda dari DPR sebagai representasi politik. MK menegaskan bahwa keanggotaan DPD tidak boleh berasal dari partai politik untuk mencegah double representation dan menjaga desain konstitusional Pasal 22D UUD 1945. Ketidakjelasan norma dalam UU Pemilu dinilai bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam amar putusan, MK mengabulkan permohonan seluruhnya, menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengurus partai politik. Putusan ini bersifat final, mengikat, dan erga omnes, serta direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka dan penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemilu.