Dokumen ini memuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 yang diucapkan pada 20 Maret 2018 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 terhadap UUD 1945. Permohonan diajukan oleh tiga pemohon perseorangan melalui kuasa hukum, dengan objek pengujian Pasal 55 UU MK yang mengatur kewajiban menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak konstitusional pencari keadilan. Mahkamah menilai bahwa maksud norma adalah penghentian sementara, bukan putusan akhir yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun, penggunaan kata “dihentikan” membuka peluang tafsir yang menyebabkan permohonan ditolak secara permanen, sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. MK menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kata “dihentikan” harus dimaknai sebagai “ditunda pemeriksaannya” sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusan, MK mengabulkan permohonan seluruhnya, menyatakan Pasal 55 UU MK inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “ditunda pemeriksaannya”. Putusan ini bersifat final, mengikat, dan erga omnes, serta direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka dan penyusunan Rancangan Perubahan UU MK.