Laporan ini merupakan hasil aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS di Sekretariat Jenderal MPR RI dengan isu utama belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan risalah legislatif. Ketiadaan SOP menyebabkan ketidakefisienan, miskoordinasi, dan tidak terukurnya mutu kerja jabatan fungsional perisalah legislatif. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan serangkaian kegiatan meliputi konsultasi, penghimpunan data, benchmarking dengan instansi pembina, serta penyusunan draf pedoman dan prosedur risalah. Output aktualisasi berupa draf SOP, buku saku perisalah legislatif, dan sistem monitoring berbasis time table untuk mendukung koordinasi. Implementasi pedoman ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi waktu, dan kualitas risalah sebagai dukungan terhadap tugas konstitusional MPR.