Haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Karena dorongan kewajiban tersebut, jumlah umat Islam Indonesia yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji terus mengalami peningkatan, sementara kuota haji yang tersedia terbatas. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah Haji tunggu dalam jumlah besar. Peningkatan jumlah Jemaah Haji tunggu tersebut berdampak pada penumpukan dana Jemaah Haji dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, guna menjamin terwujudnya idealistis pengelolaan keuangan Haji, dibentuk UU PKH. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tujuan dari UU PKH tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga, Puspanlak UU sebagai salah satu supporting system di bidang keahlian melakukan pemantauan pelaksanaan UU PKH dengan menggunakan metode pemantauan yuridis normatif dan empiris guna melihat efektivitas pelaksanaan UU PKH selama ini.