Dokumen Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2016 merupakan pedoman strategis yang disusun oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebagai acuan bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Sekretariat Jenderal dalam perencanaan serta pengelolaan anggaran tahun 2016. Kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 yang menegaskan kemandirian DPR dalam penyusunan anggarannya. Isi dokumen memuat arah dan kebijakan umum dalam lima bidang utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, penguatan kelembagaan, dan pelaksanaan tugas unsur pendukung DPR. Setiap bidang dilengkapi dengan prinsip pelaksanaan, prioritas program, serta panduan teknis kegiatan untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dokumen ini menjadi instrumen penting bagi DPR RI dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya secara profesional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.