Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Adapun perihal terkait pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. UU Kementerian Negara disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien dan menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Namun dinamika pelaksanaan UU Kementerian Negara sejak diundangkan pada tahun 2008 masih cukup tinggi dan mendapatkan perhatian dari pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Oleh karena itu, Puspanlak UU sebagai salah satu supporting system di bidang keahlian melakukan pemantauan pelaksanaan UU Kementerian Negara dengan menggunakan metode pemantauan yuridis normatif dan empiris guna melihat efektivitas pelaksanaan Kementerian Negara selama ini.