Pilkada serentak bisa menjadi pintu masuk membangun demokrasi yang berkualitas. Memang, ini pekerjaan berat dan kompleks, yang tidak hanya menjadi beban pihak KPU Pusat dan KPU di daerah sebagai penyelenggara dan lembaga pengawas pemilu yang bertanggungjawab untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Para kandidat, partai politik pengusung, dan masyarakat juga memiliki andil untuk mewujudkan pilkada yang demokratis, jujur dan adil, yang mampu menghasilkan figur-figur kepala daerah yang bersih dan memiliki kecakapan untuk memimpin serta membangun daerah ke depan. Faktanya, dari perjalanan pilkada serentak sejak 2015 dan 2017, demokrasi pilkada ternyata tidak menjamin stabilitas dan efektifitas pemerintahan daerah hasil pilkada. Selain sering terjadi “pecah kongsi” antara kepala daerah dan wakilnya, sifat koalisi parpol yang cenderung semu dan berorientasi jangka pendek berdampak pada melembaganya konflik kepentingan antarparpol yang tidak produktif bagi efektifitas pemerintahan daerah. Solusi atas konsekuesi pilkada yang masih dikuasai oligarki elit semacam ini tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara jangka panjang. Pada konteks ini, pelembagaan partai dan koalisi yang dibangun antarpartai, media kampanye partai yang makin memperkuat pendidikan politik rakyat adalah beberapa susbtansi yang sangat urgen diperjuangkan. Ini sekaligus untuk menciptakan sebuah solusi strategis terhadap problematik pilkada yang masih sukar lepas dari karakter pragmatis dan pola komunikasi antarelit-massa dan di antara elit itu sendiri yang lemah konstruksi nya bagi pijakan pembangunan politik warga bangsa.