Dokumen ini membahas tantangan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang baru dibentuk. Pemekaran wilayah Papua menjadi empat provinsi berdampak langsung pada aspek regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemilu. UU Pemilu dan UU Pilkada belum direvisi untuk mengakomodasi DOB baru, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan potensi ketidaksesuaian dapil serta kepengurusan partai politik di wilayah baru.
Dari sisi anggaran, pembentukan provinsi baru memerlukan alokasi tambahan untuk KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi, meskipun jumlah pemilih dan TPS tetap. Pemerintah dan KPU perlu menyesuaikan anggaran yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp76,6 triliun. Sementara itu, tantangan SDM muncul karena persyaratan pendidikan dan kesehatan bagi calon penyelenggara pemilu belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat Papua, khususnya di wilayah pedalaman.
Dokumen ini merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan penerbitan Perppu sebagai solusi cepat atas kekosongan regulasi, menyesuaikan anggaran secara proporsional, dan melonggarkan persyaratan administratif bagi calon penyelenggara pemilu di DOB Papua untuk menjamin kelancaran dan inklusivitas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.