Dokumen ini mengkaji penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu Serentak 2024 sebagai bentuk penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Sistem ini dinilai memberikan derajat keterwakilan yang tinggi karena memungkinkan pemilih secara langsung memilih calon legislatif, bukan hanya partai politik. Kajian ini menelusuri dasar hukum, praktik internasional, serta dinamika politik yang melatarbelakangi keputusan DPR dan pemerintah untuk tetap menggunakan sistem ini, meskipun terdapat wacana kembali ke sistem proporsional tertutup. Melalui pendekatan komparatif dan analisis normatif, dokumen ini menyoroti bagaimana sistem proporsional terbuka dapat memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen, serta meningkatkan akuntabilitas politik.
Namun demikian, sistem ini juga menghadirkan tantangan serius, seperti fragmentasi partai, tingginya biaya politik, dan potensi praktik politik uang. Proses penghitungan suara yang kompleks dan jumlah kandidat yang besar dalam pemilu serentak juga menimbulkan beban administratif dan risiko teknis. Oleh karena itu, dokumen ini merekomendasikan penguatan sistem rekrutmen partai, peningkatan literasi pemilih, serta koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan pelaksanaan yang jujur, adil, dan efisien. Accountability Brief ini disusun untuk mendukung fungsi pengawasan Komisi II DPR RI dalam memastikan kualitas demokrasi elektoral yang sesuai dengan amanat konstitusi.