Dokumen ini mengkaji hambatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun telah diatur dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 dan didukung oleh mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), pelaksanaannya masih belum optimal. Data menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat rendah dalam indeks kesenjangan gender regional dan global, serta masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tren positif, namun Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih rendah, mencerminkan ketimpangan dalam partisipasi ekonomi dan politik perempuan.
Hambatan utama mencakup lemahnya regulasi, belum adanya peta jalan nasional PUG, fluktuasi pelaksanaan tagging Anggaran Responsif Gender (ARG), serta minimnya pemahaman dan komitmen K/L dan Pemda dalam menyusun program yang benar-benar mendorong kesetaraan. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PPRG juga belum tersedia. Dokumen ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, penyusunan rencana aksi nasional, peningkatan sosialisasi dan pendampingan, serta pengembangan indikator evaluasi agar PUG dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.