Pahlevi, Indra, Budiadji, Rahmad, Prayudi, Prayudi, Solechah, Siti Nur, Budiman, Ahmad and Gayatri, Gati (2001) Peran Politik DPR RI pada Era Reformasi. Pusat Pengkajian dan Pelayanan lnformasi Setjen DPR RI, Jakarta. ISBN 979-9052-11-4
99.PERAN POLITIK DPR RI PADA ERA REFORMASI.pdf - Published Version
Download (30MB) | Preview
Abstract
Buku ini mengkaji transformasi peran politik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada masa transisi dari Orde Baru menuju era Reformasi. Fokus utama adalah dinamika kelembagaan DPR pasca Pemilu 7 Juni 1999 yang berlangsung secara LUBER dan JURDIL, menghasilkan parlemen multipartai dengan 21 partai dari 48 peserta. Reformasi politik ditandai oleh runtuhnya rezim otoriter Soeharto (21 Mei 1998), euforia demokrasi, dan lahirnya ratusan partai politik baru yang kemudian diakomodasi melalui paket Undang-Undang Politik 1999 (UU No. 2, 3, dan 4). Buku ini memaparkan: Latar belakang historis: dominasi eksekutif pada era Orde Baru, sistem tiga partai, mekanisme recall, asas tunggal Pancasila, dan lemahnya fungsi legislasi DPR. Perubahan struktural: penghapusan hak recall, penguatan hak legislasi, amandemen UUD 1945 (Perubahan I dan II) yang menegaskan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20) serta hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat (Pasal 20A). Dinamika politik: komposisi DPR 1999–2004 (500 anggota, 10 fraksi, tanpa mayoritas tunggal), pluralitas ideologi (nasionalis, agama, Pancasila), dan meningkatnya inisiatif legislasi DPR. Fungsi representasi dan pengawasan: DPR sebagai saluran aspirasi rakyat melalui Rapat Dengar Pendapat, kunjungan kerja, serta pengaduan masyarakat (1.891 surat dan 863 delegasi dalam setahun). Peran media: analisis politik pemberitaan surat kabar terhadap DPR, framing isu korupsi dan konflik DPR–eksekutif, serta dampaknya terhadap opini publik. Kesimpulan: Reformasi memperkuat posisi DPR sebagai institusi demokrasi, meskipun efektivitas fungsi legislasi dan anggaran masih tertinggal dibanding fungsi pengawasan. Rekomendasi mencakup pembenahan tata tertib DPR, penguatan kapasitas legislator, dan peningkatan komunikasi politik dengan publik. Buku ini relevan bagi kajian politik Indonesia, hukum tata negara, dan studi demokratisasi, karena menyoroti hubungan antara perubahan sistem kepartaian, amandemen konstitusi, dan peran DPR dalam konsolidasi demokrasi.
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 320 Ilmu politik > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) 300 – Ilmu Sosial > 320 Ilmu politik > 328 Proses legislatif, parlemen |
| Divisions: | Badan Keahlian > Pusat Analisis Keparlemenan |
| Depositing User: | Ridwan Faridan |
| Date Deposited: | 16 Dec 2025 04:11 |
| Last Modified: | 16 Dec 2025 04:11 |
| URI: | https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/417 |
