Buku ini membahas prospek dan tantangan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2007 sebagai pedoman pembangunan nasional pasca penghapusan GBHN dan penguatan otonomi daerah. RPJPN menetapkan visi Indonesia Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur dengan delapan misi strategis, mencakup pembangunan hukum, ekonomi, sosial, politik, dan hubungan internasional. Pembahasan diawali dengan latar belakang reformasi 1998, perubahan sistem perencanaan, serta proses legislasi RPJPN. Buku ini menguraikan kondisi awal pasca krisis 1997 yang menimbulkan kontraksi ekonomi, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, serta lemahnya daya saing dan infrastruktur. RPJPN dirancang untuk mengatasi masalah tersebut melalui empat tahapan RPJM, dengan target utama: pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran hingga <5%, serta peningkatan pendapatan per kapita. Analisis mencakup:
Bidang hukum: pembaruan regulasi, penguatan lembaga peradilan, penegakan HAM, dan konsolidasi demokrasi.
Bidang ekonomi dan infrastruktur: strategi pro-growth, pro-job, pro-poor; investasi besar pada transportasi, energi, telematika, dan irigasi.
Bidang sosial: peningkatan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender, dan jaminan sosial.
Bidang politik: reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, netralitas aparatur, serta pengembangan demokrasi substantif.
Buku ini menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah, partisipasi masyarakat, dan konsistensi kebijakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Disajikan pula tantangan implementasi, seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan antarwilayah, serta kebutuhan reformasi kelembagaan dan budaya hukum.